Langsung ke konten utama

Contoh Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik)

 Contoh Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik)

1.KASUS KAP HITS

PT Garuda Indonesia - BDO International Limited 

Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).
Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018.

Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. 
"Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315," ujar Hadiyanto, Jumat (28/6). Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500.

2.KASUS KAP DALAM NEGRi

Kasus Korupsi  Gayus Tambunan

Kasus Gayus adalah bukti betapa sindikat pajak telah begitu menggurita di negeri ini. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berisi tentang rekening tambun Gayus senilai Rp. 25 miliar menarik perhatian aparat pemerintah. Gayus cuma pegawai pajak rendahan. Golongan kepangkatannya baru IIIA. Maksimal, gaji karyawan pajak di level ini ditambah tunjangan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, hanya sekitar Rp.6 juta per bulan

3.KASUS KAP LUAR NEGRI

 Panama Papers

Belum lama ini tepatnya pada bulan April tahun 2016 tersiar kabar yang menggemparkan dunia tentang kebocoran dokumen rahasia milik Perusahaan Mossack Fonseca yakni merupakan firma hukum dan penyedia jasa konsultasi pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama.  Dokumen ini akrab dengan sebutan Panama Papers karena banyaknya kumpulan dokumen yang bocor, terdiri dari 11,5 juta dokumen dan berukuran 2,6 Terabyte. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai klien Mossack Fonseca yang membutuhkan jasa untuk mengelola aset klien perseorangan maupun perusahaan agar dapat terhindar dari tagihan pajak di negaranya masing-masing yakni dengan memiliki rekening bank luar negeri dengan identitas anonym, yang memungkinkan identitas nasabah bank tersebut tidak terlacak oleh petugas pajak di negara mereka masing-masing sehingga dapat terhindar dari tagihan pajak.

 

4.KASUS KAP REMOTE

 

Contoh Kasus KAP (Kantor Akuntan Publik)

1.KASUS KAP HITS

PT Garuda Indonesia - BDO International Limited 

Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).
Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018.

Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. 
"Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315," ujar Hadiyanto, Jumat (28/6). Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500.

2.KASUS KAP DALAM NEGRi

Kasus Korupsi  Gayus Tambunan

Kasus Gayus adalah bukti betapa sindikat pajak telah begitu menggurita di negeri ini. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berisi tentang rekening tambun Gayus senilai Rp. 25 miliar menarik perhatian aparat pemerintah. Gayus cuma pegawai pajak rendahan. Golongan kepangkatannya baru IIIA. Maksimal, gaji karyawan pajak di level ini ditambah tunjangan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, hanya sekitar Rp.6 juta per bulan

3.KASUS KAP LUAR NEGRI

 Panama Papers

Belum lama ini tepatnya pada bulan April tahun 2016 tersiar kabar yang menggemparkan dunia tentang kebocoran dokumen rahasia milik Perusahaan Mossack Fonseca yakni merupakan firma hukum dan penyedia jasa konsultasi pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama.  Dokumen ini akrab dengan sebutan Panama Papers karena banyaknya kumpulan dokumen yang bocor, terdiri dari 11,5 juta dokumen dan berukuran 2,6 Terabyte. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai klien Mossack Fonseca yang membutuhkan jasa untuk mengelola aset klien perseorangan maupun perusahaan agar dapat terhindar dari tagihan pajak di negaranya masing-masing yakni dengan memiliki rekening bank luar negeri dengan identitas anonym, yang memungkinkan identitas nasabah bank tersebut tidak terlacak oleh petugas pajak di negara mereka masing-masing sehingga dapat terhindar dari tagihan pajak.

 

4.KASUS KAP REMOTE

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 9 PEMERIKSAAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID EXPENSES) DAN PAJAK DIBAYAR DIMUKA (PREPAID TAXES)

  A. Sifat dan contoh Biaya Dibayar di Muka dan Pajak Dibayar di Muka Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan satu tahun, sehingga dikelompokkan sebagai harta lancar (current assets). Menurut Standar Akuntansi Keuangan : a. Biaya dibayar muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. b. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah : o Premi asuransi (prepaid insurance) o Sewa dibayar di muka untuk masa satu tahun yang akan datang (prepaid rent) o Biaya lain-lain dibayar di muka (prepaid others), misalnya: biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi (hadiah berupa gantungan kunci, payung) Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bul...

BAB 8 AUDIT PLAN, AUDIT PROGRAM, AUDIT PROCEDURES, AUDIT TEKNIK, RISIKO DAN MATERIAL

Audit Plan Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan : 1.                   Masalah yang berkaitan dengan bisnis  ddan industri dimana satuan usaha tersebut beroperasi 2.                    Kebijakan dan prosedur akuntansi. 3.                   Metode yang digunakan dalam mengelola informasi akuntansi. 4.                   Penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan 5.                   Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit 6.            ...

BAB 10 pemeriksaan aset tetap

  Pengertian Aset Tetap Aset tetap ( Fixed Assets ) disebut jugaa Property, Plant and equipment. Menurut Standar Akuntasi Keuangan (PSAK No 14, Hal. 16.2 dan 16.3-IAI, 2002): Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009; 68), Aset tetap adalah aset berwujud yang: Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakann ke pihak lain atau untuk administrative dan Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila: Besar kemungkinan ( Probable ) bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan Biaya perolehan a...