BAB 3 Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik

 A.Tuntutan Hukum yang Dihadapi Akuntan PublikSalah satu pasal pada Undang-undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 menyebutkan bahwa akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik bisa terjadi karena :

1.Business FailureTerjadi apabila perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan dalam industri.

2.Audit Failure Terjadi apabila akuntan publik memberikan opini yang tidak benar karena gagal dalammemenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam standar auditing.

3.Audit RiskRisiko atau kemungkinan akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji secara material.

Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material karena adanya kecurangan yang disembunyikan sehingga sulit dideteksi.

Jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh akuntan publik :

a.Ordinary Negligence =pelanggaran ringan, manusiawi, tidak disengaja.

b.Gross Negligence =pelanggaran agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan standar auditing yaitu due professional care.

c.Constructive Fraudpelanggaran berat, tetapi tidak ada maksud untuk menyembunyikan informasi atau merugikan pihak lain. Contoh : auditor menyadari bahwa prosedur audit tidak dilaksanakan dengan memadai, tetapi auditor berani memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

D.Fraud  =pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud.Contoh : auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan milik saudaranya, sehingga dalam hal ini auditor diragukan independensinya.